Papdanews / Jateng
SEMARANG – Ketua DPD Warga BumiPutra Indonesia (WBI) Jawa Tengah, Rozikin Subastian BD, kembali menyoroti kondisi lalu lintas di jalur Pantai Utara (Pantura) yang semakin padat, terutama oleh kendaraan truk besar maupun kecil yang masih enggan menggunakan jalan tol Demak.
Padahal, menurutnya, infrastruktur tol tersebut telah lama selesai dan dapat dimanfaatkan untuk mengurai kepadatan serta mengurangi risiko perjalanan di jalur Pantura yang rawan terdampak banjir rob. Namun faktanya, banyak pengemudi angkutan barang justru memilih melintas di jalur arteri Pantura.
“Fenomena ini perlu disikapi serius oleh pemerintah. Banyak truk yang tetap memilih jalur Pantura, padahal tol sudah tersedia. Ini berdampak pada kemacetan sekaligus meningkatkan risiko saat rob mulai datang,” ujar Rozikin.
Ia menegaskan, kondisi tersebut menjadi semakin krusial karena saat ini banjir rob mulai kembali terjadi di sejumlah titik pesisir Jawa Tengah, termasuk wilayah Demak. Genangan air laut di badan jalan tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan serta mempercepat kerusakan infrastruktur.
Selain mendorong optimalisasi penggunaan jalan tol, Rozikin juga kembali menghimbau agar pembangunan tanggul laut di kawasan Sayung Demak segera dipercepat sebagai langkah strategis dalam penanganan jangka panjang banjir rob.
“Masyarakat dan pengguna jalan membutuhkan solusi nyata. Tanggul harus segera diselesaikan, dan penggunaan tol perlu didorong agar beban di Pantura bisa berkurang,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum WBI, A.M. Hendropriyono, Jenderal TNI (Purn.), Prof. Dr., S.T., S.H., M.H., menyatakan dukungannya terhadap berbagai langkah WBI di daerah yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan elemen masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, termasuk banjir rob yang kerap melanda kawasan pesisir.
Dengan kondisi rob yang mulai terjadi, WBI Jateng mengingatkan seluruh pihak untuk tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan dan kebijakan transportasi yang lebih efektif demi keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat.
(Lina)